Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait meminta pemerintah membuat kebijakan tidak hanya pada sektor keuangan namun harus lebih berpihak pada sektor riil.

"Investasi di sektor riil akan lebih bertahan lama daripada investasi di sektor keuangan,"terangnya dalam diskusi Dialektika demokrasi bertema "gonjang-ganjing Rupiah dan nasib rakyat", DI Gedung DPR, Kamis sore, (5/9).
 
Menurutnya, Indonesia membutuhkan kebijakan dalam jangka pendek yang betul-betul terasa oleh industri dan juga publik. selain itu kita juga harus memperkuat  secara total industri dalam negeri, ekonomi dalam negeri dan segala bentuk peraturan baik Bank Indonesia dapat disusun secara independen.  

"Kita minta betul-betul yang berorientasi kepada kepentingan dalam negeri. Kemudian kebijakan fiskal juga berorientasi kepada kepentingan dalam negeri,  dan kita tidak boleh basa-basi, jangan dilihat baik di mata asing padahal kita sendiri juga repot,"katanya.

Maruarar menambahkan, Pemerintah dan DPR seharusnya berani memberikan sanksi kepada semua lembaga yang masih melakukan transaksi menggunakan dolar AS. “kebijakan-kebijakan Bank Indonesia, kebijakan Pemerintah, kebijakan DPR dalam bentuk APBN semua transaksi harus dalam bentuk rupiah, diberikan saksi bagi yang tidak melakukan,"tambahnya.

Sementara Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengatakan, kemampuan Pemerintah dalam membaca dan menghadapi situasi ekonomi saat ini sangat lemah. "Saya sering memperingatkan bahwa fundamental Indonesia itu lemah, karena kita sudah tahu pertumbuhannya itu ditopang oleh konsumsi yang tidak sehat,"ujarnya.

Terkait defisit perdagangan, lanjutnya,  selama ini Indonesia, selalu defisit perdagangan apalagi sekarang mayoritas produk impor membanjiri Indonesia."Impor di Indonesia sekarang semakin buruk, jadi defisit ini dianggap enteng dan strategi swasembada itu dianggap nasionalisme kuno. Sekarang hutang di Indonesia itu sangat meningkat tajam, waktu krisis moneter tahun 1997-1998, hutang luar negeri pemerintah itu aman baik sumber keuangan didalam negeri maupun hutang-hutang aman. Yang tidak aman waktu 1999 itu hutangnya swasta,"tambahnya. (si)